Habib Rizieq : Ahok Sudah Menodai Alquran Dan Agama Islam

Habib Rizieq : Ahok Sudah Menodai Alquran Dan Agama Islam - Habib Rizieq Syihab menegaskan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu sudah menodai agama. Ahok disebut secara sistematis menodai agama Islam karena beberapa kali menyebut Surat Al Maidah 51. Habib Rizieq menyebut ada 6 unsur dalam pernyataan Ahok yang menodai agama Islam dan kitab suci Alquran. Enam ungkapan tersebut adalah 'jangan percaya sama orang', 'nggak pilih saya', 'dibohongi pakai Al-Maidah 51', 'macam-macam itu', 'takut masuk neraka', 'dibodohi gitu'. Pernyataan ini disampaiakan Ahok saat bertemu warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Habib Rizieq Menjadi Saksi Ahli Agama Pada Sidang Ke 12 Ahok

"Keenam unsur ini jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, kalau dipisah nanti bisa jadi berbeda-beda. Itulah sebabnya keenam ini saya rajut jadi satu untuk mengambil kesimpulan terdakwa memang menodai Alquran, menodai agama Islam," tegas Rizieq dalam sidang lanjutan Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jaksel, Selasa tanggal 28/2/2017.

Rizieq menyebut Ahok secara sistematis menodai agama Islam dan Alquran karena sebelum kasus Kepulauan Seribu, Ahok juga pernah menyinggung surat Al Maidah ayat 51. "Pertama di tahun 2008, terdakwa ini melalui buku yang berjudul 'Merubah Indonesia', terdakwa ada membicarakan Al-Maidah 51, konteksnya sama, pemimpin. Artinya sebelum kejadian di Kepulauan Seribu, terdakwa ini sudah mulai nyindir-nyindir Al-Maidah 51," sebut Rizieq.

Peristiwa kedua, menurut Rizieq, yaitu pada 30 Maret 2016 ketika Ahok diwawancara media. "Terdakwa ini ada menyatakan bahwa surat Al-Maidah 51 itu keluarnya jadi konteksnya belum ada pemilihan, belum ada pilkada. Jadi sindiran ke Al-Maidah 51 sudah dilakukan terdakwa jauh sebelum pidatonya di Kepulauan Seribu," kata Rizieq.

Ahok sambung Rizieq juga kembali menyinggung soal Al-Maidah ayat 51 di kantor DPP Partai NasDem. Kejadian itu sebelum pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

"Kalau kita lihat di Pulau Seribu saja tanpa yang lain, mungkin persepsi kita juga bisa bias. Tapi dengan adanya rekaman lain, dengan adanya bukti lain yang ditunjukkan penyidik, keterkaitan itu tidak bisa dipungkiri. Keterkaitan itu menjadi satu rangkaian, terdakwa punya niat, ada unsur kesengajaan, bahkan saya berani katakan direncanakan tersistematis sekali," beber Rizieq.

"Untuk tujuan apa? untuk tujuan yang bersangkutan dipilih oleh umat Islam ini kan konteksnya konteks pilkada, mempengaruhi umat Islam agar jangan sungkan memilih orang non islam sebagai pemimpin," kata Rizieq menyebut motif Ahok mengutip ayat kitab suci. - Habib Rizieq : Ahok Sudah Menodai Alquran Dan Agama Islam

Read More

Ahok-Djarot Engan Untuk Cuti Kampanye Putaran Kedua

Ahok-Djarot Engan Untuk Cuti Kampanye Putaran Kedua - Calon Wakil Gubernur petahana DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tak perlu cuti untuk mengikuti kampanye pilkada putaran kedua. Dia pun heran dengan aturan KPU DKI yang mewajibkan petahana cuti ketika kampanye putaran kedua.

Ahok-Djarot

"Itu jadwalnya hanya sosialisasi saja, nanti ditanyakan ke KPU pusat, apa dasarnya dan apa alasannya. Saya ingat pada saat 2012 Pak Fauzi Bowo putaran kedua hanya debat saja, enggak pakai penajaman visi dan misi," ucap Djarot saat tinjaun di Sungai Semongol, Kalideres, Jakarta Barat.

Tetapi, dia menegaskan, semua informasi mengenai kampanye sudah diserahkan pihak KPU DKI Jakarta ke KPU pusat. "Jadi sekarang katanya bola ada di KPU pusat, untuk menganulir surat keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU Jakarta, kalau pilkada masuk di tahap kedua," ujar dia.

Djarot mengaku pada saat kampanye putaran kedua Maret nanti, dia tidak bisa cuti lantaran puncak musim hujan. "Ini baru pemanasan, dengan cara seperti ini kita tahu cara menanggulanginya gimana, untuk menghadapi puncak musim penghujan. Kita juga harus ingat di Jakarta ada siklus lima tahunan, 2012 ke 2017, supaya pelayanan tidak terganggu," tegas Djarot.

Calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila mengharuskannya cuti di masa kampanye putaran kedua."Ya kita ikut saja, " ujar Ahok di Balai Kota Jakarta. Sejak awal Pilkada DKI 2017, Ahok sudah enggan untuk mengikuti cuti kampanye panjang. Ahok bahkan mengajukan uji materi UU cuti kampanye di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ahok mengaku alasannya keberatan cuti lantaran tidak dapat mengawal penggodokan APBD DKI 2017. Namun, hingga kini MK belum juga memutuskan gugatan Ahok. KPU DKI Jakarta memastikan akan ada jadwal kampanye calon gubernur dan wakil gubernur jika Pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran.

"Ya benar pasti ada, tapi SK tentang tahapan masih kami susun," ujar Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, dihubungi di Jakarta, Selasa 21 Februari 2017. Seperti dilansir dari Antara, Dahliah mengatakan, pertimbangan KPU DKI Jakarta memberlakukan kampanye di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua lantaran ada jeda waktu cukup panjang antara penetapan putaran dua dengan hari H pencoblosan.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah merumuskan revisi SK lama Nomor 41 Tahun 2016. Dalam SK lama itu tidak diatur mekanisme kampanye putaran kedua pilkada. - Ahok-Djarot Engan Untuk Cuti Kampanye Putaran Kedua

Read More

Antasari Vs SBY, Manakah Yang Terbukti Kebenaran Nya?

Antasari Vs SBY, Manakah Yang Terbukti Kebenaran Nya? - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuding pemberian grasi terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar berbau politis. Hal itu hanya bertujuan untuk mendiskreditkan SBY. Mendengar tudingan itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung bereaksi. Dia meminta Mensesneg Praktikno untuk memastikan kembali prosedur dan mekanisme penentuan grasi. Jangan sampai ada yang terlewat.

Mantan Ketua KPK Dan Mantan Presiden

"Tadi Pak Presiden saya lapori. Pak itu lho, gimana mekanismenya, cek dulu mekanismenya," kata Pratikno menirukan reaksi Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu Tanggal 15/2/2017. Dia menjelaskan, mekanisme dalam pemberian grasi harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden wajib memerhatikan pertimbangan itu. Hal itu sudah dilakukan oleh Jokowi sebelum memberi grasi ke Antasari Azhar.

"Bapak enggak perlu risau dengan ini, karena kita melalui mekanisme yang sudah jelas," ujar Pratikno ke Jokowi saat itu. Sebelumnya, Antasari Azhar menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan aktor di balik layar dalam rekayasa kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen.

Menurut dia, SBY yang memerintahkan kepada pihak tertentu agar mengkriminalisasinya. Caranya dengan membuat bukti-bukti palsu, seperti bukti percakapan melalui pesan singkat atau SMS yang hingga kini masih ia permasalahkan. SBY pun membantah hal tersebut. Presiden ke-6 RI itu justru menuding ada maksud politik di balik pemberian grasi Antasari Azhar.

Sebelumnya, Antasari Azhar menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan aktor di balik layar dalam rekayasa kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen. Menurut dia, SBY yang memerintahkan pihak tertentu agar mengkriminalisasinya. Caranya dengan membuat bukti-bukti palsu, seperti bukti percakapan melalui pesan singkat atau SMS yang hingga kini masih ia permasalahkan.

SBY kembali menuding Antasari Azhar memfitnahnya. Dia mengatakan ada maksud di balik pemberian grasi ke Antasari Azhar. - Antasari Vs SBY, Manakah Yang Terbukti Kebenaran Nya?

Read More

Ahok-Djarot Menang Dalam Hitungan Cepat Pada Putaran Pertama Pilgub DKI Jakarta

Ahok-Djarot Menang Dalam Hitungan Cepat Pada Putaran Pertama Pilgub DKI Jakarta - Pada pukul 19.00, beberapa lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat atau quick count. Rata-rata sampel yang masuk telah mencapai lebih dari 100 persen. Dari banyak lembaga survei yang melakukan hitung cepat, mayoritas menempatkan pasangan Ahok-Djarot unggul dari pasangan lain. Menurut lembaga survei Polmark Indonesia, Ahok-Djarot unggul dengan 42,27 persen suara sementara, diikuti oleh Anies-Sandi dengan perolehan 39,77 persen, dan Agus-Sylvi dengan 17,96 persen.

Hasil Perhitungan Cepat Ketiga Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Lembaga Indikator Politik Indonesia juga turut menempatkan Ahok-Djarot unggul dengan 43,16 persen suara, diikuti oleh pasangan nomor urut 3, Anies-Sandi dengan 39,56 persen suara, dan pasangan nomor urut 1, Agus-Sylvi berada di posisi buncit dengan 17,28 persen suara. Kedua hasil hitung cepat itu memperlihatkan Ahok dan Anies bersaing ketat. Lembaga survei Indikator menunjukkan selisih sebesar 3 persen antara perolehan Ahok dan Anies. Pada hitung cepat versi Polmark, selisih keduanya 2 persen.

Jika angka hasil hitung cepat lembaga-lembaga ini tidak meleset terlalu besar dari hasil perhitungan resmi KPU kelak, pemilihan gubernur DKI Jakarta ini akan berlangsung dua putaran antara Basuki-Djarot dan Anies-Sandi.

Peneliti LSI Ade Mulyana kepada pers mengatakan, dengan hasil hitung cepat tersebut, maka pasangan Ahok-Djarot dan pasangan Anies-Sandi maju ke putaran II Pilkada DKI, sedangkan pasangan Agus-Sylvi tersingkir dari putaran II, seperti dikutip dari Antara. Kendati demikian, kata Ade, masyarakat diharapkan menunggu hasil resmi Pilkada DKI 15 Februari 2017 versi penghitungan total KPU DKI pada akhir Februari.

Metodologi hitung cepat LSI dengan mengambil sampel 350 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar secara proporsional dan dipilih secara acak di seluruh Jakarta. Data hasil Pilkada yang masuk ke server LSI sebesar 95.71 persen dari 350 TPS, Rabu, pukul 16.50 WIB. Pemilih Pilkada DKI mencapai 77,69 persen dan tingkat golput (tidak mengikuti pilkada) 23,31 persen.

Sementara itu, Jumlah pemilih resmi pada pilkada DKI 2017 sebanyak 7.108.589 orang dan jumlah TPS sebanyak 13.023 TPS se-Jakarta. - Ahok-Djarot Menang Dalam Hitungan Cepat Pada Putaran Pertama Pilgub DKI Jakarta

Read More

Kata Penutup Pasangan Calon Gubernur Nomor 2 Ahok-Djarot Bikin Riuh Para Penonton

Kata Penutup Pasangan Calon Gubernur Nomor 2 Ahok-Djarot Bikin Riuh Para Penonton - Debat Cagub DKI 2017 putaran III, akhirnya tuntas setelah berlangsung sekitar dua setengah jam di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Pasangan calon (paslon) cagub-cawagub DKI Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) mendapat kesempatan terakhir memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Dalam pernyataannya, Ahok mengingatkan pasangan cagub-cawagub nomor urut 1 dan 3 bila terpilih nanti jangan membuat program baru, tapi justru merusak aturan yang sudah ada.

Paslon Nomor Urut 2 Ahok-Djarot

"Janganlah karena ingin menjadi gubernur DKI Jakarta merusak aturan yang dibuat dari orangtua. Mendidik itu susah, membangun itu gampang. Jadi jangan dirusak hanya dengan menjadi gubernur saja," ucap Ahok menutup Debat Cagub DKI putaran final di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 10/2/2017 malam. Pernyataan Ahok langsung disambut gemuruh banyak hadirin, terutama para pendukung paslon nomor urut 2 tersebut.

Tak lama kemudian, Putri Ayu melantunkan lagu Indonesia Jaya. Sebelumnya, saat pembukaan Debat Cagub DKI, Putri Ayu menyanyikan Indonesia Raya. Seiring berakhirnya Debat Cagub DKI, ketiga paslon cagub-cawagub DKI saling bersalaman, termasuk dengan moderator Alfito Deannova Ginting dan empat panelis, yakni Priyono Cipto Heriyanto, Meuthia Ganie-Rochman, Komaruddin Hidayat, dan Tolhas Damanik.

Setelah itu, Ahok langsung dikelilingi para pendukung. Paslon Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) memegang mawar putih dan merah yang dilambaikan kepada para hadirin. Sementara paslon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) melambaikan tangan kepada para hadirin.

Debat Cagub DKI ini mengangkat tema kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta, dengan lintas tema terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, antinarkotika, dan kebijakan untuk disabilitas. - Kata Penutup Pasangan Calon Gubernur Nomor 2 Ahok-Djarot Bikin Riuh Para Penonton

Read More

Wiranto Akan Mengambil Tindakan Tegas Apabila FPI Tetap Nekat Melakukan Demo 112

Wiranto Akan Mengambil Tindakan Tegas Apabila FPI Tetap Nekat Melakukan Demo 112 - Aksi 112 rencananya akan diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat di Jakarta. Acara ini diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal M. AL Khathtath juga akan dihadiri oleh anggota dari FPI. Terkait adanya aksi damai 112 yang akan diselenggarakan Februari mendatang pemerintah ikut memberikan penjelasan. Menteri Politik Hukum dam Keamanan Wiranto ikut angkat bicara terkait acara tersebut.

Menteri Politik Hukum dam Keamanan Wiranto

Wiranto melarang acara unjuk rasa yang juga berdekatan dengan hari pencoblosan di ibu kota. Larangan Aksi 112 sendiri dikeluarkan karena demo dilakukan saat kampanye terakhir dan akan memasuki masa tenang. Pilkada DKI Jakarta sendiri dilakukan serentak dengan beberapa daerah lain pada 15 Februari. Karena hal tersebut maka pengerahan massa untuk melakukan demo ditempat umum dilarang.

Lebih lanjut pria yang sempat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura ini menjelaskan lebih lanjut tentang langkah yang akan diambil petugas. Ia mengatakan jika demonstran tetap melakukan unjuk rasa maka pihak berwajib akan melakukan tindakan. Wiranto juga mengharapkan tak akan ada yang menyalahkan aparat hukum namun justru massa yang melanggar hukum. Hal ini berkaitan dengan massa yang ngotot akan melakukan demo susulan yaitu Aksi 112.

Acara yang akan berlangsung pada 11 Februari tersebut disebut sebagai Aksi Bela Ulama. Bukan hanya satu kali akan tetapi jalannya aksi akan dijalankan selama tiga hari yaitu pada 11, 12 dan 15 mendatang. Sementara itu Jakarta sendiri akan memasuki masa tenang untuk pesta demokrasi yang diselenggarakan pekan depan. Pemilihan kepala daerah ini diiukuti oleh tiga pasangan calon yang memiliki visi dan misi sendiri.

Terlepas dari Pilkada DKI Jakarta 2017, Sekretaris Jenderal Majelis Syuro DPD FPI DKI Novel Bamukmin memberikan keterangannya. Ia mengatakan jika Aksi 112 akan berjalan super damai dan sebagai bentuk silahturahmi dari tiga acara sebelumnya. Novel mengatakan jika aksi yang dilakukan hanyalah jalan santai damai dan tak akan melakukan demo. Namun meski rencana sudah banyak disebar Novel mengatakan massa yang akan datang tak sebanyak aksi 212 Desember lalu. - Wiranto Akan Mengambil Tindakan Tegas Apabila FPI Tetap Nekat Melakukan Demo 112

Read More

PDIP : Antasari Layak Menjadi Jaksa Agung

PDIP : Antasari Layak Menjadi Jaksa Agung - PDI Perjuangan menilai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar layak menjadi Jaksa Agung. Usulan tersebut disampaikan karena latar belakang dan pengalaman Antasari yang cukup panjang di bidang hukum. Antasari yang pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu juga dianggap mengetahui betul tentang anatomi korps Adhyaksa serta mengetahui tugas dan fungsinya.

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar

Usulan tersebut mendapat respon dari Presiden Jokowi. Dia mengatakan siapapun dapat memegang jabatan sebagai Jaksa Agung berdasarkan kriteria yang ditentukan. Terkait dengan usulan tersebut, Jokowi menekankan dirinya belum memiliki rencana untuk mengganti Jaksa Agung saat ini dijabat oleh Prasetyo.

"Siapapun bisa saja menjadi Jaksa Agung. Tapi sampai sekarang saya belum ada pikiran ke sana," ujar Jokowi usai pembukaan Turnamen Sepak Bola Piala Presiden 2017 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu sore, 4 Februari 2017.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan,  bahwa tidak ada pertemuan dan pembicaraan dengan Antasari Azhar dalam kaitannya dengan wacana itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat ditanyakan pendapatnya mengenai apakah Antasari layak untuk diangkat sebagai Jaksa Agung.

"Sosoknya? Saya kira semua tahu siapa Pak Antasari ya," Jokowi menandaskan.

Ketua Badan Hukum DPP PDI Perjuangan Junimart Girsang menilai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar mampu dan layak menjadi Jaksa Agung. Usulan tersebut disampaikan melihat pengalaman Antasari di bidang hukum. "Saya kira layak, tidak ada hambatan, tidak ada larangan seseorang terpidana menjadi pembantu presiden, tidak ada larangan. Itu menjadi hak prerogatif Presiden apalagi beliau sudah mendapatkan grasi," kata Junimart di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017.

Junimart menilai Antasari Azhar secara profesi dibesarkan di lingkungan Kejaksanan dan juga pernah menjadi Direktur Penyidikan Umum di Kejaksaan Agung. Namun, dia menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi, sebagai kepala pemerintahan, Jokowi berhak menentukan apakah Antasari dibutuhkan di kabinet.

"Tapi semua kembali ke Pak Presiden. Apakah presiden membutuhkan sosok Antasari sebagai pembantu presiden, kita tunggu saja," ujar Junimart. - PDIP : Antasari Layak Menjadi Jaksa Agung

Read More

Ma'ruf Amin Sudah Terima Permintaan Maaf Dari Ahok

Ma'ruf Amin Sudah Terima Permintaan Maaf Dari Ahok - Kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mendadak ramai dikunjungi sejumlah orang pada hari Rabu tanggal 1/February/2017 malam. Mulai Kapolda Metro Jaya Irjen Iriawan, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, hingga Yenny Wahid. Keempatnya silih berganti mengunjungi rumah Ma'ruf Amin. Usai menerima para tamunya, Ma'ruf Amin pun menyatakan telah memaafkan Ahok. "Ya harus dimaafkan, kalau memang minta maaf," kata Ma'ruf di kediamannya, Koja, Jakarta Utara.

Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin

Sebelumnya, Ahok menyampaikan permintaan maaf kepada Ma'ruf Amin terkait pernyataan usai sidang kedelapan kasus dugaan penistaan agama yang terkesan memojokkan ulama NU itu saat menjadi saksi. Ahok mengklarifikasi sekaligus meminta maaf secara tertulis serta dalam bentuk video. Dia mengatakan, hal yang terjadi di persidangan Selasa kemarin, merupakan proses di persidangan.

Adapun klarifikasi dan permohonan Maaf Basuki Tjahaja Purnama Ahok kepada KH Ma'ruf Amin, Rais Aam PBNU seperti berikut ini.

1. Saya memastikan bahwa saya tidak akan melaporkan KH Ma'ruf Amin ke polisi, kalau pun ada saksi yang dilaporkan mereka adalah saksi pelapor, sedangkan Kyai Ma'ruf bukan saksi pelapor, beliau seperti saksi dari KPUD yang tidak mungkin dilaporkan.

2. Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU. Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti.

3. Terkait informasi telepon Bapak SBY ke Kiai Ma'ruf tanggal 7 Oktober adalah urusan Penasihat Hukum saya. Saya hanya disodorkan berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada Penasihat Hukum saya.

Demikian Klarifikasi saya sampaikan, saya berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan persoalan dan saya juga berharap agar pihak -pihak lainnya tidak memperkeruh suasana.

Ahok menyebutkan, sebagai terdakwa, ia sedang mencari kebenaran untuk kasusnya. "Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU. Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti," ungkap Ahok. - Ma'ruf Amin Sudah Terima Permintaan Maaf Dari Ahok

Read More