Menentang Pansus Angket, Fahri Hamza Akan Usulkan Pembekuan Anggaran Terhadap Kepolisian Dan KPK

Menentang Pansus Angket, Fahri Hamza Akan Usulkan Pembekuan Anggaran Terhadap Kepolisian Dan KPK - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menuturkan, usulan pembekuan anggaran Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk peringatan. Usulan tersebut dilontarkan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK, Mukhamad Misbakhun karena KPK tak memberi izin mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani untuk memenuhi undangan Pansus. Adapun Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga sempat memberi sinyal tak akan membawa Miryam ke DPR. Fahri menuturkan, pelaksanaan angket tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

DPR sebagai pelaksana angket merupakan lembaga pengawasan tertinggi dan angket adalah metode investigasi tertinggi. "Karena itu enggak boleh ada pejabat negara yang kelihatan resisten dengan angket, ingin menantang angket dan sebagainya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal itu, kata dia, menyangkut tingkat kedisiplinan aparatur negara terhadap konstitusi dan penegakan hukum.

Ia tak sepakat jika usulan tersebut dianggap akan mengundang keributan baru. Sebab, kepatuhan terhadap undang-undang berkaitan dengan kedisiplinan bernegara. "Saya sendiri menyetujui agar DPR memberikan warning karena DPR punya hak-hak yang besar yang tidak boleh lembaga-lembaga lain bermain-main dengan kewenangan DPR," tuturnya. Peringatan tersebut, kata dia, mungkin untuk diwujudkan.

"Itu lah yang kami ingatkan. Ini kan baru peringatan. Peringatan itu kan tolong dicamkan," kata politisi yang dipecat PKS itu. Fahri meminta Kepolisian tak goyah dan tetap mengambil tindakan sesuai undang-undang untuk membantu pemanggilan paksa terhadap Miryam jika Poltisi Partai Hanura itu tak datang hingga panggilan ketiga.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mencontohkan, saat penggeledahan ruangan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana dimana KPK membawa serta Brimob. "Toh Mabes Polri juga nyuruh Brimobnya menggeledah ruangan anggota DPR, enggak ada undang-undangnya. Cuma surat selembar doang," ujar Fahri. Anggota Pansus dari Fraksi Golkar, M Misbakhun sebelumnya menilai KPK dan Polri tidak menghormati DPR terkait menghadirkan anggota DPR, Miryam S Haryani, ke Pansus Angket KPK.

Menurut Misbakhun, pembekuan anggaran Polri dan KPK telah dibicarakan di panitia angket dan mayoritas anggota panitia yang terdiri atas 23 orang menyetujuinya. Anggota panitia angket ini berasal dari tujuh fraksi di DPR, yaitu Fraksi PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Sebagian besar anggota panitia angket adalah anggota Komisi III DPR yang merupakan mitra kerja Polri dan KPK dan setiap tahun bertugas membahas anggaran untuk kedua institusi itu. Misbakhun melontarkan wacana itu setelah KPK menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga menyebut bahwa polisi tidak bisa membawa paksa Miryam untuk dihadirkan di Pansus. - Menentang Pansus Angket, Fahri Hamza Akan Usulkan Pembekuan Anggaran Terhadap Kepolisian Dan KPK

Read More

Kicauan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Yang Merendahkan Para TKI

Kicauan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Yang Merendahkan Para TKI - Kicauan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuai kritik. Tak kurang dari Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri membalas kicauan yang diposting Fahri melalui akun Twitter-nya itu. Tak hanya menuai kritik, Kicauan Wakil Ketua DPR tersebut dinilai telah menghina para TKI yang bekerja di luar negeri.

Bukti Kicauan Fahri Hamza Yang Merendahkan TKI Di Twitter

Sebelumnya, kicauan Fahri memang telah ramai dibahas di lini masa. Dalam tulisannya, legilastor asal Nusa Tenggara Barat itu menyinggung soal nasib tenaga kerja Indonesia yang bekeja di luar negeri.

"Saya anak babu. Ibu sy bekerja mjd TKI scr terhormat. Tdk mengemis, tdk sakiti org, tdk curi uang rakyat. Saya bangga pd Ibu. #MaafkanFahriBu," tulis Hanif di akunnya @hanifdhakiri, Selasa tanggal 24/1/2017.

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," tulis Fahri dalam akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah yang diposting pada Senin tanggal 23/1/2017 malam.

Tak hanya Hanif, tanggapan atas kicauan Fahri juga datang dari Direktur Eksekurif Migrant Care Anis Hidayah. Melalui akun Twitter pribadinya, @anishidayah dia mengatakan bahwa anggapan itu salah

"Tak ada yg mengemis,mrk bekerja sbg PRT diluar negeri scr terhormat. Apakah anda sdh memartabatkan mrk? Revisi UU TKI jln ditempat sjak 2010," tulis Anis.

Tak sampai di situ, Anis juga melanjutkan:

"Pak @Fahrihamzah anda terpilih dr dapil NTB. NTB daerah pengirim buruh migran terbesar seluruh ind. Jd yg anda wakili anda anggap pengemis?," tulis dia.

Menanggapi semua kritikan itu, Fahri kemudian membalas melalui sejumlah kicauan, antara lain:

"Sementara pekerja asing di dalam negeri merajalela. Tapi kita sibuk urus isu lain dan memecah anak bangsa."

"Saya sebut istilah babu karena ada yang lebih ekstrem dibunuh dan disekap serta ditindak."

"Sebagai orang NTB kalau saya cerita nestapa mereka luar biasa..dan Saya dipilih kembali oleh keluarga mereka."

Sementara, kicauan yang memicu kritikan itu kini sudah dihapus Fahri. - Kicauan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Yang Merendahkan Para TKI

Read More