This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label DKI Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DKI Jakarta. Tampilkan semua postingan

Rabu, 07 Juni 2017

Pelantikan Djarot Sebagai Gubernur DKI Jakarta Tinggal Menunggu Surat Keppres Keluar

Pelantikan Djarot Sebagai Gubernur DKI Jakarta Tinggal Menunggu Surat Keppres Keluar - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui waktu pelaksanaan pelantikan dirinya sebagai gubernur definitif DKI Jakarta. Ia pun meminta menanyakan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mantan Wali Kota Blitar ini hanya mengetahui surat pengajuan pelantikan dirinya sebagai gubernur definitif baru akan diajukan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Plt Gubernur, djarot Saiful Hidayat
Plt Gubernur, djarot Saiful Hidayat
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna, Rabu, 31 Mei 2017. Agendanya pengumuman hasil Pilkada DKI 2017 dan pengumuman pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta pengusulan Djarot Saiful Hidayat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memimpin paripurna yang diikuti anggota dewan serta pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dia membuka rapat dengan mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022.

Prasetyo mengatakan, DPRD telah menerima surat pengunduran diri Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta harus menunggu surat keputusan Presiden (Keppres). Surat ini baru bisa diterbitkan ketika ada surat keputusan resmi dari DPRD DKI Jakarta terkait persetujuan Djarot menggantikan Ahok.

Politikus PDIP itu menjelaskan, penerbitan Keppres terkait pemberhentian Ahok dan pengangkatan Djarot tidak perlu mengunggu proses hukum yang tengah berjalan. Dan apabila Keppres telah di keluarkan oleh presiden, maka Djarot telah resmi menjadi gubernur menggantikan posisi Ahok yang mengundurkan diri dari jabatan nya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga memastikan akan segera melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tak hanya pelantikan Gubernur DKI yang segera dilaksanakan. Presiden Jokowi juga ingin semua pejabat yang sudah rampung administrasinya dapat segera di lantik secepatnya agar bisa langsung bekerja. - Pelantikan Djarot Sebagai Gubernur DKI Jakarta Tinggal Menunggu Surat Keppres Keluar

Minggu, 12 Maret 2017

Djarot Di Usir Saat Hadiri Haul Soeharto Dan Pengawalnya Dipukuli Oleh Massa

Djarot Di Usir Saat Hadiri Haul Soeharto Dan Pengawalnya Dipukuli Oleh Massa - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendapat sambutan pahit kala hendak masuk ke dalam acara Haul Presiden kedua RI Soeharto di Masjid At-Tin. Massa yang terdiri dari berbagai elemen ormas Islam langsung membuat barikade blocking dan mencegat pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI ini masuk untuk salat Magrib berjamaah.


Djarot Saiful Hidayat Mendapat Pengawalan Ketat
Djarot Saiful Hidayat Mendapat Pengawalan Ketat
"Loh kami diundang keluarga Pak Harto, makanya kami menghormati. Saya harus tetap hadir, kenapa datang jam 18.00, saya ingin salat magrib di sana sekaligus disambung salat isya, dan habis salat isya kami pamit karena masih ada acara yang lain," ujar dia di Kemandoran, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 12/2/2017.

Meski dihadang, Djarot yang juga mendapat penjagaan panitia akhirnya berhasil masuk setelah menunjukkan undangan resmi. Djarot datang untuk memperingati Haul Presiden Soeharto dan peringatan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Perhelatan malam ini siap diisi tausyiah dari Ustaz Abdullah Gymnastiar, Ustad Arifin Ilham, dan Rizieq Shihab.

Namun, Djarot mengakui yang berkembang justru di luar dari apa yang terjadi. Bahkan, ia menambahkan, isu berkembang hingga dirinya dipukuli. Djarot menjelaskan, pengawalnya yang dipukuli itu adalah seorang polisi. Belum lagi, saat bertugas pengawal Djarot itu membawa senjata api alis pistol.

Djarot mengharapkan, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua ini agar tidak membawa isu SARA. Sebab, menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya. Tak lupa ia meminta media ikut mengabarkan sesuatu berdasarkan fakta tanpa ditambah atau dikurangi. "Jangan ikut menyebarkan berita hoax. Ini untuk menjaga suasana jakarta supaya adem. - Djarot Di Usir Saat Hadiri Haul Soeharto Dan Pengawalnya Dipukuli Oleh Massa

Kamis, 23 Februari 2017

Ahok-Djarot Engan Untuk Cuti Kampanye Putaran Kedua

Ahok-Djarot Engan Untuk Cuti Kampanye Putaran Kedua - Calon Wakil Gubernur petahana DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tak perlu cuti untuk mengikuti kampanye pilkada putaran kedua. Dia pun heran dengan aturan KPU DKI yang mewajibkan petahana cuti ketika kampanye putaran kedua.

Ahok-Djarot
Ahok-Djarot
"Itu jadwalnya hanya sosialisasi saja, nanti ditanyakan ke KPU pusat, apa dasarnya dan apa alasannya. Saya ingat pada saat 2012 Pak Fauzi Bowo putaran kedua hanya debat saja, enggak pakai penajaman visi dan misi," ucap Djarot saat tinjaun di Sungai Semongol, Kalideres, Jakarta Barat.

Tetapi, dia menegaskan, semua informasi mengenai kampanye sudah diserahkan pihak KPU DKI Jakarta ke KPU pusat. "Jadi sekarang katanya bola ada di KPU pusat, untuk menganulir surat keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU Jakarta, kalau pilkada masuk di tahap kedua," ujar dia.

Djarot mengaku pada saat kampanye putaran kedua Maret nanti, dia tidak bisa cuti lantaran puncak musim hujan. "Ini baru pemanasan, dengan cara seperti ini kita tahu cara menanggulanginya gimana, untuk menghadapi puncak musim penghujan. Kita juga harus ingat di Jakarta ada siklus lima tahunan, 2012 ke 2017, supaya pelayanan tidak terganggu," tegas Djarot.

Calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila mengharuskannya cuti di masa kampanye putaran kedua."Ya kita ikut saja, " ujar Ahok di Balai Kota Jakarta. Sejak awal Pilkada DKI 2017, Ahok sudah enggan untuk mengikuti cuti kampanye panjang. Ahok bahkan mengajukan uji materi UU cuti kampanye di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ahok mengaku alasannya keberatan cuti lantaran tidak dapat mengawal penggodokan APBD DKI 2017. Namun, hingga kini MK belum juga memutuskan gugatan Ahok. KPU DKI Jakarta memastikan akan ada jadwal kampanye calon gubernur dan wakil gubernur jika Pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran.

"Ya benar pasti ada, tapi SK tentang tahapan masih kami susun," ujar Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, dihubungi di Jakarta, Selasa 21 Februari 2017. Seperti dilansir dari Antara, Dahliah mengatakan, pertimbangan KPU DKI Jakarta memberlakukan kampanye di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua lantaran ada jeda waktu cukup panjang antara penetapan putaran dua dengan hari H pencoblosan.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah merumuskan revisi SK lama Nomor 41 Tahun 2016. Dalam SK lama itu tidak diatur mekanisme kampanye putaran kedua pilkada. - Ahok-Djarot Engan Untuk Cuti Kampanye Putaran Kedua

Rabu, 15 Februari 2017

Ahok-Djarot Menang Dalam Hitungan Cepat Pada Putaran Pertama Pilgub DKI Jakarta

Ahok-Djarot Menang Dalam Hitungan Cepat Pada Putaran Pertama Pilgub DKI Jakarta - Pada pukul 19.00, beberapa lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat atau quick count. Rata-rata sampel yang masuk telah mencapai lebih dari 100 persen. Dari banyak lembaga survei yang melakukan hitung cepat, mayoritas menempatkan pasangan Ahok-Djarot unggul dari pasangan lain. Menurut lembaga survei Polmark Indonesia, Ahok-Djarot unggul dengan 42,27 persen suara sementara, diikuti oleh Anies-Sandi dengan perolehan 39,77 persen, dan Agus-Sylvi dengan 17,96 persen.

Hasil Perhitungan Cepat Ketiga Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Hasil Perhitungan Cepat Ketiga Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Lembaga Indikator Politik Indonesia juga turut menempatkan Ahok-Djarot unggul dengan 43,16 persen suara, diikuti oleh pasangan nomor urut 3, Anies-Sandi dengan 39,56 persen suara, dan pasangan nomor urut 1, Agus-Sylvi berada di posisi buncit dengan 17,28 persen suara. Kedua hasil hitung cepat itu memperlihatkan Ahok dan Anies bersaing ketat. Lembaga survei Indikator menunjukkan selisih sebesar 3 persen antara perolehan Ahok dan Anies. Pada hitung cepat versi Polmark, selisih keduanya 2 persen.

Jika angka hasil hitung cepat lembaga-lembaga ini tidak meleset terlalu besar dari hasil perhitungan resmi KPU kelak, pemilihan gubernur DKI Jakarta ini akan berlangsung dua putaran antara Basuki-Djarot dan Anies-Sandi.

Peneliti LSI Ade Mulyana kepada pers mengatakan, dengan hasil hitung cepat tersebut, maka pasangan Ahok-Djarot dan pasangan Anies-Sandi maju ke putaran II Pilkada DKI, sedangkan pasangan Agus-Sylvi tersingkir dari putaran II, seperti dikutip dari Antara. Kendati demikian, kata Ade, masyarakat diharapkan menunggu hasil resmi Pilkada DKI 15 Februari 2017 versi penghitungan total KPU DKI pada akhir Februari.

Metodologi hitung cepat LSI dengan mengambil sampel 350 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar secara proporsional dan dipilih secara acak di seluruh Jakarta. Data hasil Pilkada yang masuk ke server LSI sebesar 95.71 persen dari 350 TPS, Rabu, pukul 16.50 WIB. Pemilih Pilkada DKI mencapai 77,69 persen dan tingkat golput (tidak mengikuti pilkada) 23,31 persen.

Sementara itu, Jumlah pemilih resmi pada pilkada DKI 2017 sebanyak 7.108.589 orang dan jumlah TPS sebanyak 13.023 TPS se-Jakarta. - Ahok-Djarot Menang Dalam Hitungan Cepat Pada Putaran Pertama Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 27 Januari 2017

Di Singgung Soal IPM, Ahok : DKI Dapat 4 Penghargaan Dari Bappenas

Di Singgung Soal IPM, Ahok : DKI Dapat 4 Penghargaan Dari Bappenas - Cagub DKI nomor urut 3 Anies Baswedan 'menyerang' cagub DKI nomor urut 2 Basuki T Purnama (Ahok) saat debat kandidat cagub-cawagub DKI terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta. Ahok melakukan pembelaan soal IPM yang selalu dia 'banggakan'. Ahok mengatakan IPM Jakarta sudah menghasilkan empat penghargaan dari Bappenas.

Pasangan Calon Urut No 2
Pasangan Calon Urut No 2
"Faktanya kan DKI menerima empat penghargaan dari Bappenas. Dari perencanaan terbaik, inovatif, termasuk pencapaian Mininum Development Goal. Itu yang penting," kata Ahok seusai debat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 27/1/2017.

"Ya sudahlah debat kan bisa saja bangun opini. Kalau beliau bangun opini, saya nggak mau terlalu bingungin lagi lah," lanjutnya.

Cagub petahana tersebut juga mengatakan bahwa untuk menaikkan IPM Jakarta merupakan pekerjaan sulit. Alasannya karena orang terus berdatangan ke Jakarta. Ahok juga menyarankan masyarakat untuk melihat apa saja yang sudah dikerjakannya bersama cawagub Djarot Saiful Hidayat di dunia maya.

"Justru Jakarta lebih susah, karena orang miskin kan datang terus. Saya kira masyarakat cerdas kok bisa cari di media sosial di Google. Semua data yang kami bicarakan bisa dilihat dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya, pada saat debat berlangsung Anies mengatakan bahwa tingginya IPM di Jakarta bukanlah hal yang aneh. Karena Jakarta adalah ibu kota negara. Yang selalu dibanggakan Indeks Pembangunan Manusia, IPM. Ya nggak aneh, karena Jakarta ibu kota. Yang aneh adalah pertumbuhannya paling lambat. Yang penting itu tumbuh atau tidak," kata Anies.

Anies lantas mengkritik pernyataan Ahok yang menyatakan reklamasi merupakan 'warisan' era Pak Harto. Menurut Anies, tidak semua hal di masa lalu harus dilanjutkan. "Kalau bicara masa lalu, korupsi kan dari masa lalu. Apa semua masa lalu harus diteruskan," kata Anies.- Di Singgung Soal IPM, Ahok : DKI Dapat 4 Penghargaan Dari Bappenas