Manuver Partai Perindo Yang Balik Mendukung Pemerintahan Jokowi Kini Menuai Tanda Tanya

Manuver Partai Perindo Yang Balik Mendukung Pemerintahan Jokowi Kini Menuai Tanda Tanya - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang diketuai oleh Hary Tanoesodibjo, menyatakan dukungannya terhadap Joko Widodo terkait dengan pilpres mendatang. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyambut baik dukungan tersebut. Terkait dengan sikap Perindo yang selama ini selalu kritis terhadap pemerintah, Puan meminta menanyakan langsung kepada pembesut partai tersebut. Lantas, apakah Perindo sudah melakukan komunikasi sebelumnya dengan PDIP terkait dengan dukungan ini?

Ketum Perindo, Hary Tanoe

Partai Perindo juga tidak akan menggugat Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq. Dalam UU Pemilu saat ini, verifikasi parpol peserta pemilu hanya diberlakukan kepada parpol baru. Ia beralasan membutuhkan fokus yang besar untuk mengajukan uji materi pada pasal verifikasi parpol, sehingga pihaknya tidak mengajukan uji materi pada pasal presidential threshold.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo sekaligus CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyatakan akan mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Rencananya, dukungan itu akan dibahas dalam Rapimnas Partai Perindo pada akhir tahun 2017. Presiden Jokowi sejak awal menginginkan agar presidential threshold tetap berada pada kisaran 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional. Sementara itu, Perindo sebelumnya sempat menyatakan sikap tidak setuju terhadap keberadaan presidential threshold.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, manuver politik Partai Perindo yang menyatakan akan mendukung Joko Widodo pada Pemilu 2019, tak lepas dari kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.  Selama ini, partai yang didirikan Hary Tanoe, yang juga bos MNC Group itu, kritis terhadap pemerintah.

Hary Tanoe saat ini tengah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008, yang diduga melibatkan Hary Tanoe sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

Pertanyaan nya, apakah HT melakukan manuver politik dengan balik mendukung pemerintah karena kasus yang tengah di hadapi nya saat ini?? - Manuver Partai Perindo Yang Balik Mendukung Pemerintahan Jokowi Kini Menuai Tanda Tanya

Read More

Pelantikan Djarot Sebagai Gubernur DKI Jakarta Tinggal Menunggu Surat Keppres Keluar

Pelantikan Djarot Sebagai Gubernur DKI Jakarta Tinggal Menunggu Surat Keppres Keluar - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui waktu pelaksanaan pelantikan dirinya sebagai gubernur definitif DKI Jakarta. Ia pun meminta menanyakan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mantan Wali Kota Blitar ini hanya mengetahui surat pengajuan pelantikan dirinya sebagai gubernur definitif baru akan diajukan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Plt Gubernur, djarot Saiful Hidayat

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna, Rabu, 31 Mei 2017. Agendanya pengumuman hasil Pilkada DKI 2017 dan pengumuman pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta pengusulan Djarot Saiful Hidayat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memimpin paripurna yang diikuti anggota dewan serta pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dia membuka rapat dengan mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022.

Prasetyo mengatakan, DPRD telah menerima surat pengunduran diri Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta harus menunggu surat keputusan Presiden (Keppres). Surat ini baru bisa diterbitkan ketika ada surat keputusan resmi dari DPRD DKI Jakarta terkait persetujuan Djarot menggantikan Ahok.

Politikus PDIP itu menjelaskan, penerbitan Keppres terkait pemberhentian Ahok dan pengangkatan Djarot tidak perlu mengunggu proses hukum yang tengah berjalan. Dan apabila Keppres telah di keluarkan oleh presiden, maka Djarot telah resmi menjadi gubernur menggantikan posisi Ahok yang mengundurkan diri dari jabatan nya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga memastikan akan segera melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tak hanya pelantikan Gubernur DKI yang segera dilaksanakan. Presiden Jokowi juga ingin semua pejabat yang sudah rampung administrasinya dapat segera di lantik secepatnya agar bisa langsung bekerja. - Pelantikan Djarot Sebagai Gubernur DKI Jakarta Tinggal Menunggu Surat Keppres Keluar

Read More

Inilah Dampak Yang Akan Terjadi Apabila Ibukota Dipindahkan Ke Palangkaraya

Inilah Dampak Yang Akan Terjadi Apabila Ibukota Dipindahkan Ke Palangkaraya - Pemerintah berencana pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. Hal ini diperintahkan mengingat kondisi DKI Jakarta yang saat ini sudah sangat padat. Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengkaji kemungkinan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Namun, rencana itu bukan hal mudah. Banyak pengusaha yang membeberkan beberapa risiko yang harus dihadapi pemerintah jika upaya pemindahan Ibu Kota itu benar-benar dilakukan.

Ibukota Jakarta

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simajorang, menyebutkan salah satu risiko adalah iklim investasi yang akan tersendat. Jika sampai dipindahkan ke Palangkaraya akan menambah beban biaya dan waktu. Tentu ini akan menurunkan daya saing iklim investasi dan usaha," kata Sarman.

Ia menuturkan, Kota Jakarta sudah hampir 53 tahun menjadi Ibu Kota Negara sejak ditetapkan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1964. Sudah telanjur ratusan ribu perusahaan besar mulai dari PMA, PMDN, BUMN dan swasta nasional berkantor pusat di Jakarta. Interaksi perusahaan ini dengan pemerintah pusat sangat tinggi untuk mengurus berbagai perizinan dan kebijakan lainnya.

Meski begitu, Sarman mengakui saat ini Jakarta memikul beban yang sangat berat dengan berbagai julukan sebagai  pusat bisnis dan investasi, pusat keuangan, perdagangan dan pariwisata, sekaligus pusat pemerintahan/Ibu Kota.

Menumpuknya berbagai pusat kegiatan tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas yang sangat parah, arus urbanisasi yang sangat tinggi, dan ketimpangan yang begitu jauh. "Namun pertanyaannya, apakah perpindahan Ibu Kota Jakarta akan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi kota Jakarta," ujar Sarman.

Ia menuturkan, perlu kajian, evaluasi, dan penelitian yang komprehensif, sehingga perpindahan ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. - Inilah Dampak Yang Akan Terjadi Apabila Ibukota Dipindahkan Ke Palangkaraya

Read More

Antasari Vs SBY, Manakah Yang Terbukti Kebenaran Nya?

Antasari Vs SBY, Manakah Yang Terbukti Kebenaran Nya? - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuding pemberian grasi terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar berbau politis. Hal itu hanya bertujuan untuk mendiskreditkan SBY. Mendengar tudingan itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung bereaksi. Dia meminta Mensesneg Praktikno untuk memastikan kembali prosedur dan mekanisme penentuan grasi. Jangan sampai ada yang terlewat.

Mantan Ketua KPK Dan Mantan Presiden

"Tadi Pak Presiden saya lapori. Pak itu lho, gimana mekanismenya, cek dulu mekanismenya," kata Pratikno menirukan reaksi Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu Tanggal 15/2/2017. Dia menjelaskan, mekanisme dalam pemberian grasi harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden wajib memerhatikan pertimbangan itu. Hal itu sudah dilakukan oleh Jokowi sebelum memberi grasi ke Antasari Azhar.

"Bapak enggak perlu risau dengan ini, karena kita melalui mekanisme yang sudah jelas," ujar Pratikno ke Jokowi saat itu. Sebelumnya, Antasari Azhar menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan aktor di balik layar dalam rekayasa kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen.

Menurut dia, SBY yang memerintahkan kepada pihak tertentu agar mengkriminalisasinya. Caranya dengan membuat bukti-bukti palsu, seperti bukti percakapan melalui pesan singkat atau SMS yang hingga kini masih ia permasalahkan. SBY pun membantah hal tersebut. Presiden ke-6 RI itu justru menuding ada maksud politik di balik pemberian grasi Antasari Azhar.

Sebelumnya, Antasari Azhar menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan aktor di balik layar dalam rekayasa kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen. Menurut dia, SBY yang memerintahkan pihak tertentu agar mengkriminalisasinya. Caranya dengan membuat bukti-bukti palsu, seperti bukti percakapan melalui pesan singkat atau SMS yang hingga kini masih ia permasalahkan.

SBY kembali menuding Antasari Azhar memfitnahnya. Dia mengatakan ada maksud di balik pemberian grasi ke Antasari Azhar. - Antasari Vs SBY, Manakah Yang Terbukti Kebenaran Nya?

Read More

PDIP : Antasari Layak Menjadi Jaksa Agung

PDIP : Antasari Layak Menjadi Jaksa Agung - PDI Perjuangan menilai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar layak menjadi Jaksa Agung. Usulan tersebut disampaikan karena latar belakang dan pengalaman Antasari yang cukup panjang di bidang hukum. Antasari yang pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu juga dianggap mengetahui betul tentang anatomi korps Adhyaksa serta mengetahui tugas dan fungsinya.

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar

Usulan tersebut mendapat respon dari Presiden Jokowi. Dia mengatakan siapapun dapat memegang jabatan sebagai Jaksa Agung berdasarkan kriteria yang ditentukan. Terkait dengan usulan tersebut, Jokowi menekankan dirinya belum memiliki rencana untuk mengganti Jaksa Agung saat ini dijabat oleh Prasetyo.

"Siapapun bisa saja menjadi Jaksa Agung. Tapi sampai sekarang saya belum ada pikiran ke sana," ujar Jokowi usai pembukaan Turnamen Sepak Bola Piala Presiden 2017 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu sore, 4 Februari 2017.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan,  bahwa tidak ada pertemuan dan pembicaraan dengan Antasari Azhar dalam kaitannya dengan wacana itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat ditanyakan pendapatnya mengenai apakah Antasari layak untuk diangkat sebagai Jaksa Agung.

"Sosoknya? Saya kira semua tahu siapa Pak Antasari ya," Jokowi menandaskan.

Ketua Badan Hukum DPP PDI Perjuangan Junimart Girsang menilai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar mampu dan layak menjadi Jaksa Agung. Usulan tersebut disampaikan melihat pengalaman Antasari di bidang hukum. "Saya kira layak, tidak ada hambatan, tidak ada larangan seseorang terpidana menjadi pembantu presiden, tidak ada larangan. Itu menjadi hak prerogatif Presiden apalagi beliau sudah mendapatkan grasi," kata Junimart di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017.

Junimart menilai Antasari Azhar secara profesi dibesarkan di lingkungan Kejaksanan dan juga pernah menjadi Direktur Penyidikan Umum di Kejaksaan Agung. Namun, dia menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi, sebagai kepala pemerintahan, Jokowi berhak menentukan apakah Antasari dibutuhkan di kabinet.

"Tapi semua kembali ke Pak Presiden. Apakah presiden membutuhkan sosok Antasari sebagai pembantu presiden, kita tunggu saja," ujar Junimart. - PDIP : Antasari Layak Menjadi Jaksa Agung

Read More

Amien Rais Kembali Mengkritik Kebijakan Jokowi Tentang Rencana Pembangunan Tol Laut

Amien Rais Kembali Mengkritik Kebijakan Jokowi Tentang Rencana Pembangunan Tol Laut - Mantan Ketua MPR, Amien Rais kembali mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi-Jusuf Kalla. Kali ini kritik yang disampaikannya mengenai masalah tol laut. Rencana presiden Jokowi yang ingin membangun tol laut tersebut di nilai hanya impian semata karena latar belakang Jokowi yang tidak memiliki potensi yang cukup untuk melaksanakan gagasan tersebut.

Mantan Ketua MPR, Amien Rais

Menurut Amien, Jokowi tidak memiliki kompetensi untuk menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, Jokowi dinilai tidak memiliki kemampuan itu dan berlatar belakang pengusaha mebel serta pendidikan ahli kehutanan. Oleh karena itu rencana tersebut tidak akan mudah untuk terealisasi menjadi kenyataan.

"Saya bingung, Jokowi bilang mau buat tol laut, tol laut, padahal dia itu kan sekolahnya kehutanan dan pengusaha mebel, terus dia mau buat tol laut. Bukan kapasitasnya dia," ujar Amien saat ceramah di Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI), di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu.

Bukan hanya itu saja, Ketua Dewan Kehormatan PAN ini menyebutkan mengenai kebijakan Indonesia yang akan mengubah tolak ukur rupiah yang sebelumnya kepada US Dollar menjadi ke Yuan (China) "Tolak ukur kurs rupiah ini akan dipindah ke Yuan pula. Padahal di situ ada gambar palu aritnya," kata Amien.

Dari hal itu, Amien meminta kepada masyarakat untuk tetap dapat mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dari kaidah yang ada. - Amien Rais Kembali Mengkritik Kebijakan Jokowi Tentang Rencana Pembangunan Tol Laut

Read More

Kedekatan Presiden Jokowi Dengan Habib Luthfi

Kedekatan Presiden Jokowi Dengan Habib Luthfi - Presiden bersama rombongan disambut langsung oleh Habib Luthfi bin Yahya memasuki komplek Kanzus Sholawat di Jalan Dr. Wahidin, nomor 70, Pekalongan Timur, Noyontaan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada hari Minggu. Putra kedua Jokowi mengenakan kemeja putih. Sejumlah orang terlihat menyambutnya. Kehadiran Kepala Negara di Kanzus Sholawat untuk menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Habib Luthfi kemudian membaca tawasul pembukaan pembacaan maulid akbar Kanzus Sholawat.

Habib Luthfi Dan Jokowi Saat Berdoa Bersama

Saat menghadiri peringatan Maulid Nabi di gedung Kanzus Sholawat, Pekalongan, Presiden Joko Widodo tampak menggandeng Habib M Luthfi bin Yahya. Rupanya kedekatan keduanya berawal saat Jokowi masih berstatus sebagai Wali Kota Solo. Jokowi tampak mengenakan setelah jas hitam, peci hitam, dan sarung saat menghadiri peringatan Maulid Nabi yang dipimpin Habib Luthfi. Kedatangan Jokowi di Kanzus Sholawat disambut langsung oleh Habib.

Mengenakan gamis putih dan surban warna putih dan hijau, Habib sesekali tersenyum saat menyambut Jokowi. Keduanya bahkan tampak akrab dengan bergandengan tangan menuju lokasi acara. Setiba di lokasi, Jokowi memberikan sambutan kepada jemaah dengan Habib Luthfi berdiri di sampingnya. Setelah itu ada doa bersama di mana lagi-lagi Jokowi duduk bersebelahan dengan Habib. Keduanya terlihat khusyuk berdoa.

Habib Luthfi mengajak jamaah untuk mendoakan agar bangsa ini aman. Dia juga mengajak masyarakat untuk membantu Presiden Jokowi dalam bekerja membangun Indonesia. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga turut mendampingi Presiden. Kehadiran Presiden ke Kota Pekalongan merupakan rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Jawa Tengah.

Setelah dari Kota Pekalongan, rencananya Presiden akan ke Kabupaten Batang untuk menyaksikan pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan jalan tol. - Kedekatan Presiden Jokowi Dengan Habib Luthfi

Read More

Indonesia Menang, Presiden Jokowi Salami Pemain Usai Pertandingan

Indonesia Menang, Presiden Jokowi Salami Pemain Usai Pertandingan - Timnas Indonesia menang 2-1 melawan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF. Presiden Joko Widodo yang menyaksikan jalannya pertandingan tampak semangat atas kemenangan ini. Pertandingan berakhir pada pukul 21.00 WIB di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu 3/12/2016. Jokowi yang mengenakan jaket biru tua langsung berlari turun dari tribun VIP menuju lapangan.

Presiden Salami Pemain Indonesia Usai Pertandingan

 Dia tampak didampingi Ketua DPR Setya Novanto, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Ketua PSSI. Jokowi dan lainnya kemudian menyalami semua pemain termasuk pelatih Timnas Indonesia di lapangan. Pramono Anung pun mengabadikan momen tersebut.

Senyum bangga terbentuk di wajah Jokowi saat mengucapkan selamat kepada figur-figur pengharum nama bangsa itu. Jokowi menilai ini merupakan awal yang baik sebelum melaju ke pertandingan berikutnya.

"Selamat atas kerja keras di lapangan yang tadi dimainkan oleh pemain-pemain kita," ungkap Jokowi menggebu-gebu. adalah Hansamu yang pertama mencetak gol untuk Indonesia pada menit ketujuh. Gol itu tercipta setelah Hansamu menyambut bola yang ditendang Rizki Pora pada sepak pojok.

Keunggulan Indonesia 1-0 di menit-menit awal rupanya tak bertahan lama. Vietnam menyusul angka setelah mendapat hadiah penalti yang dieksekusi oleh Nguyen Van Quet. Setelah penantian cukup lama, akhirnya Indonesia kembali unggul di babak kedua. Boaz sukses mengeksekusi penalti di menit ke-49 dan membuat suporter kembali bergemuruh.

Hingga pluit akhir di bunyi kan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Indonesia tidak berubah. Dengan hasil tersebut, Indonesia kini memiliki peluang besar untuk malaju ke babak final piala AFF. - Indonesia Menang, Presiden Jokowi Salami Pemain Usai Pertandingan

Read More

Jokowi Berharap Pekan Olah Raga Nasional Bisa Diikuti Oleh Semua Wilayah Di Indonesia

Jokowi Berharap Pekan Olah Raga Nasional Bisa Diikuti Oleh Semua Wilayah Di Indonesia - Presiden Joko Widodo membuka Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke-XIX yang dihelat di Bandung. Dalam sambutannya, Jokowi berpesan agar menggalakan kompetisi mulai dari kampung-kampung. "Di Jawa Barat di tanah legenda ini sekarang berkumpul atlet-atlet terbaik Indonesia dari semua provinsi, seluruh pelosok tanah air. Setiap atlet siap berkompetisi dan siap menjadi juara," ucap Presiden Jokowi mengawali sambutan dalam pembukaan PON XIX di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Pembukaan Pekan Olah Raga Nasional

Presiden Jokowi tampak didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi. Hadir juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menkominfo Rudiantara, Gubernur Jawa Barat dan isteri nya, Presiden Jokowi dan pejabat yang hadir itu kompak mengenakan 'seragam' PON berwarna biru muda dengan corak batik sunda, lengkap dengan ikat kepala batik.



Sebagai ajang pembinaan olah raga, Presiden Jokowi berharap PON bisa menjadi momentum untuk menggalakan kompetisi olah raga. Kompetisi harus dimulai dari kampung-kampung, desa-desa, kecamatan-kecamatan kabupaten, kota dan seluruh provinsi yang ada di negara kita. Hal tersebut di maksud agar semua warga yang ada di berbagai tempat bisa ikut berpartisipasi.

Kompetisi itu akan menumbuhkan kesadaran 'mensana in corpore sano' atau dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan begitu, akan lahir budaya kompetisi di masyarakat, dan budaya pemenang. "Saya yakin dengan menggalakan kompetisi, olah raga kita akan jadi bangsa yang tangguh di antara bangs lain di Indonesia," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi bersama Menpora Imam Nachrowi dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan lalu menekan sirine tanda dimulainya PON XIX yang akan berlangsung hingga 29 September .

Acara pembukaan itu berlangsung sangat meriah dengan kolaborasi dari berbagai keterampilan anak-anak dan remaja asal Jawa Barat. Tayangan video mapping, tarian-tarian dan musik dari sound yang membahana membuat suasana gegap gempita. Termasuk pesta kembang api yang berlangsung sangat meriah. - Jokowi Berharap Pekan Olah Raga Nasional Bisa Diikuti Oleh Semua Wilayah Di Indonesia

Read More

Kini FPI Kembali Mengancam Akan Mengepung Istana Jakarta

Kini FPI Kembali Mengancam Akan Mengepung Istana Jakarta - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab kembali mengeluarkan ancaman terkait ada nya dugaan kembali nya bangkit Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. FPI menilai pemerintah telah gagal dalam memberantas partai komunis tersebut sehingga memberikan kesempatan untuk kembali bangkit di Indonesia. Agen Poker Hal tersebut membuat pemimpin FPI menjadi marah dan mengancam akan menduduki Istana Merdeka apabila tuntutan mereka agar pemerintah membubarkan segala kegiatan yang berbau dengan PKI tidak di penuhi oleh pemerintah.

Ketua Umum Front Pembela Islam Muhammad Rizieq

Ntah apa yang ada di dalam benak Habib Rizieq sehingga mengeluarkan ancaman seperti ini, karena pemerintah sendiri pun belum mendapatkan bukti kuat terkait ada nya tanda-tanda muncul kembali PKI di Indonesia. Namun PKI seperti nya lebih mengetahui ada nya PKI di Indonesia ketimbang badan Inteligen dari kepolisian. Menurut sang Habib, dengan kembali nya PKI akan membuat Indonesia kembali ke jaman era Orde Lama dan oleh karena itu PKI harus segera di berantas.

Sebelum nya FPI juga menolak kebijakan Presiden Jokowi terkait penghapusan kewarganegaraan Indonesia bagi para WNI yang berada di luar negeri apabila terkait kasus terorisme. Belum selesai dengan Agen Domino masalah kewarganegaraan kini FPI kembali mengancam pemerintah terkait masalah PKI. FPI juga berencana melakukan apel siaga untuk melakukan persiapan untuk melawan apabila PKI bener-bener bangkit kembali.

Habib Rizieq juga berencana akan mengerahkan seluruh anggota FPI dari seluruh Indonesia untuk mengepung Istana Kepresidenan, Jakarta. Habib juga menambahkan bahwa FPI tidak peduli apabila di anggap sebagai kelompok pelanggar hukum atau kelompok anarki pada rencana pengepungan tersebut karena ada nya aktivitas PKI membuat resah BandarQ seluruh masyarakat di Indonesia sehingga membuat FPI harus turun tangan untuk memberantas organisasi tersebut.

Adapun aksi pengepungan Istana Presiden yang nanti nya akan di lakukan oleh FPI bertujuan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi serius hal tersebut dan tidak memberi ruang bagi PKI untuk kembali bangkit agar tidak terulang kembali kejadian masa lalu. - Kini FPI Kembali Mengancam Akan Mengepung Istana Jakarta

Read More